12 Perkara Dihentikan Tuntutannya Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

SURABAYA - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati,SH,MH,CMA pada hari Rabu 13 Maret 2024, didampingi Aspidum, para Koordinator dan Kasi Orharda, Kasi Kamnegtibum & TPUL pada Bidang Pidum Kejati Jatim bersama-sama dengan Kajari Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Kab Malang, Blitar dan Kajari Tanjung Perak. telah melaksanakan expose di hadapan Bapak Jam Pidum melalui sarana virtual dengan mengajukan 12 perkara yang dimohonkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :

10 PERKARA ORHARDA, yang terdiri dari :

– 4 Perkara Pencurian (memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP) diajukan oleh Kejari Surabaya, Sidoarjo, Blitar dan Kejari Tanjung Perak;
– 1 Perkara Percobaan Pencurian dengan Pemberatan (memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3 Jo Pasal 53 KUHP) diajukan oleh Kejari Surabaya;
– 1 Perkara Penggelapan dalam Jabatan (memenuhi ketentuan Pasal 374 KUHP) diajukan oleh Kejari Surabaya;
– 1 Perkara Laka Lantas (memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) diajukan oleh Kejari Surabaya;
– 2 Perkara Penganiayaan (memenuhi ketentuan Pasal 351 KUHP) diajukan oleh Kejari Kota malang dan Kejari Kab Malang;
– 1 Perkara Penadahan (memenuhi ketentuan Pasal 480 KUHP) diajukan oleh Kejari Tanjung Perak;

Rapat Koordinasi Pengamanan & Pendampingan Hukum Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Direktif Jawa Timur pada BBWS Brantas

2 PERKARA KAMNEGTIBUM &TPUL
Yaitu perkara tindak pidana Balapan Liar yang memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diajukann oleh Kejari Bangkalan.

Advertisement

Scroll To Continue with Content

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. (*) 

Kejati Jatim dan Pascasarjana Unair Sepakat Kerjasama Pengembangan SDM