9 Perkara di Jawa Timur Dihentikan Tuntutannya Berdasarkan Restorative Justice

SURABAYA - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diwakili oleh Wakajati Jatim, Basuki Sukardjono, SH.MH., Rabu (15/5/2024), didampingi Aspidum, para Kasi pada Bidang Pidum Kejati Jatim bersama-sama dengan Kajari Surabaya, Kajari Sidoarjo, Kajari Jember, Kajari Kota Malang, Kajari Kota Pasuruan, Kajari Kabupaten Mojokerto, Kajari Situbondo dan Kajari Probolinggo telah melaksanakan expose di hadapan Bapak Jam Pidum melalui sarana virtual dengan mengajukan 9 perkara yang dimohonkan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :

8 PERKARA ORHARDA, yang terdiri dari :

– 2 (dua) Perkara Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dari Kejari Surabaya dan Kejari Sidoarjo
– 1 (satu) Perkara Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dari Kejari Kota Pasuruan
– 1 (satu) Perkara Penipuan / Penggelapan (Pasal 378 / 372 / 376 KUHP) dari Kejari Situbondo
– 2 (dua) Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari Kejari Jember dan Kejari Kota Malang
– 2 (dua) Perkara Penadahan (Pasal 480 KUHP) dari Kejari Kab Mojokerto

ASN Pejabat PPK Proyek Pelabuhan Tamperan Pacitan Akhirnya Ditetapkan Tersangka, Sebesar Rp1,8 Miliar Kerugian Negara Dikembalikan

1 PERKARA KAMNEG DAN TPUL :

Advertisement

Scroll To Continue with Content

– 1 (satu) perkara tindak pidana Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman Pidana dari Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo. 

Kunjungan Kerja Virtual, Jaksa Agung: “Merawat Kepercayaan Publik dengan Konsistensi Menegakkan Integritas & Dedikasi (Moral Value)”

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. (*red)