AA La Nyalla Mahmud Matalitti : Pancasila Sekarang Seperti Zombie, Negara Dikuasai Oligarki Ekonomi & Politik

JAKARTA - Prolog Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Matalitti dalam judul Wacana Amandemen Kelima dari parsial menuju komprehensif mengatakan bahwa Indonesia telah meninggalkan Demokrasi Pancasila yang mana demokrasi sekarang lebih mengutamakan pada pendekatan majemuk dan meninggalkan demokrasi pendekatan secara konsensus. Akibatnya civil society non partisipan tidak lagi memiliki ruang untuk turut juga menentukan arah perjalanan bangsa, karena ruang itu di era sekarang hanya dimiliki oleh partai politik saja.

Kekuatan super power yang hanya dimiliki partai politik saja tentunya itu tidak sesuai dengan demokrasi yang telah di desain oleh para pendiri bangsa, dimana kedaulatan rakyat di dalam demokrasi perwakilan sudah terkikis bahkan pancasila sebagai grondslag telah ditinggalkan. Sehingga dewasa ini Indonesia semakin hari semakin liberal, sekuler dan kapitalis jauh dari ideologi Pancasila.

Wajar bila AA La Nyalla yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPD RI itu menyebut dalam prolognya, bahwa kita sebagai bangsa telah durhaka terhadap pendiri bangsa, karena hari ini negara dikuasai oleh oligarki yang rakus. Oligarki yang rakus itu telah berkolaborasi dalam bidang ekonomi dan politik untuk sama-sama menyandera kekuasaan negara agar negara tunduk dalam kendali mereka.

Ditjen Bina Bangda Dorong Pemda Capai Target SPM Sosial

Secara garis besar isi dari prolog tersebut adalah untuk mengembalikan konstitusi pada UUD 1945 yang mana konstitusi sekarang telah melenceng semenjak amandemen tahun 1999 sampai 2002. Perubahan tersebut sangat ugal-ugalan tidak mengikuti pola addendum yang benar.

Advertisement

Scroll To Continue with Content

Maka dari itu AA La Nyalla Mahmud Mataliti dalam prolognya beserta lengkap dengan kajian-kajiannya menuntut untuk menata kembali kewenangan DPD RI dan juga penghapusan Presidential Threshold.

Jakarta, 9 Juli 2024

Perlu Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Transformasi Tata Kelola Perikanan Nasional