Dekan FK Unair Dipecat, Sapma Pemuda Pancasila Jawa Timur Bersikap

SURABAYA - Pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Prof. Budi Santoso menjadi sorotan publik, karena pemecatan tersebut dikarenakan Dekan FK Unair Prof. Budi Santoso tidak setuju dengan wacana Pemerintah yaitu mendatangkan Dokter Asing ke Indoensia.

Kementrian Kesehatan memiliki alasan tersendiri tentang wacana yang akan mendatangkan dokter asing di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berargumen mendatangkan dokter asing bukan untuk saingan dengan dokter lokal melainkan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan tenaga spesialis kesehatan.

Namun, Pendapat yg berbeda dikemukan oleh Dekan FK Unair yaitu Prof. Budi Santoso yang beranggapan bahwa sebanyak 92 fakultas kedokteran masih bisa meluluskan dokter-dokter berkualitas, sehingga tidak perlu sampai mendatangkan dokter asing.

Nampaknya karena pernyataannya itu membuat dirinya di pecat dari jabatan dekan FK Unair dengan keluarnya SK pemecatan dari rektorat Unair.

Hal itulah yang membuat Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Jawa Timur yang diketuai oleh Arderio Hukom memberikan sikap terhadap kejadian ini. Berdasarkan dari Press Release SAPMA PP JATIM yang ditanda tangani oleh ketua Arderio Hukom dan Sekretaris Adam Syarief Thamrin, kejadian pemecatan Dekan FK Unair merupakan “Penyembelihan Kebebasan Berpendapat Akademik”

Poin dari peryataan sikap SAPMA PP Jatim terhadap kasus Pemecatan Dekan FK Unair adalah, Pertama, memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan nilai-nilai demokrasi Pancasila di Lingkungan Akdemik.

Kedua, Pemecatan Dekan menyalahi statuta Universitas Airlangga itu sendiri, yang mana sudah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga pasal 53. Ketiga, Pemecatan Prof Bus dari jabatannya sebagai dekan FK Unair jelas tidak memiliki dasar yang jelas dan semata-mata adalah soal kepentingan akibat pendapat beliau yang kontra terhadap kebijakan pemerintah soal program mendatang dokter asing oleh pemerintah.

Keempat, itu merupakan trigger buruk dan destruktif dalam kebebasan beropini, gagasan dan narasi akademik. Kelima, Menyarankan kepada pemimpin Universitas Airlangga untuk mengembalikan marwah  Perguruaan Tinggi dengan lebih berpikir rasional dalam kebijakan atau tindakan.

Keenam, mengajak seluruh kader SAPMA PP baik di lingkungan Unirversitas Airlangga atupun Perguruan tinggi lain untuk tetap menjaga kebebasan berpendapat terutama diranah akademik. (*)