Konsolidasi Antar Ketua BPD untuk Kawal Program Ketahanan Pangan Desa 2025

SUMENEP – Para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai wilayah berkumpul dalam sebuah konsolidasi strategis di Aula Balai Desa Laok Jang-jang, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Acara yang berlangsung pada Jumat (24/1) ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pelaksanaan program ketahanan pangan desa tahun anggaran 2025.

Dihadiri oleh puluhan Ketua BPD, perangkat desa, serta pihak-pihak terkait, konsolidasi ini fokus pada strategi pengawasan penggunaan anggaran, distribusi sumber daya, serta implementasi program ketahanan pangan yang efektif dan berkelanjutan.

Ketua Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kecamatan Arjasa, Mihosen, S.Kel., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa konsolidasi ini merupakan komitmen bersama dalam mengawal program ketahanan pangan demi ketersediaan pangan yang cukup dan merata di desa.

"Tugas BPD sebagai pengawas penggunaan anggaran sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa dana program ketahanan pangan dari Dana Desa (DD) sebesar minimal 20 persen benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Mihosen.

Ia menambahkan, pihaknya telah mengagendakan pertemuan lanjutan dengan pihak Kecamatan Arjasa guna membahas lebih rinci langkah strategis dalam pelaksanaan program ini.

Program ketahanan pangan 2025 sendiri menjadi salah satu prioritas nasional yang bertujuan memperkuat kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan warganya. Dana desa akan diarahkan pada pengembangan lahan produktif, peningkatan kapasitas petani, hingga pengelolaan hasil panen yang berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi, Ketua BPD Laok Jang Jang yang juga Koordinator Bidang Advokasi Hukum PABPDSI, Muhtar, menekankan pentingnya pengawasan dari tahap perencanaan hingga evaluasi program. "Kolaborasi antar BPD ini akan memperkuat sinergi dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Kami ingin memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa," tegasnya.

Selain membahas pengawasan, kegiatan ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar desa mengenai keberhasilan program ketahanan pangan sebelumnya. Beberapa desa berbagi praktik terbaik, seperti pengelolaan lahan pertanian terpadu dan pemberdayaan kelompok tani.

Dengan konsolidasi ini, para Ketua BPD berkomitmen untuk memastikan program ketahanan pangan desa tahun 2025 berjalan secara transparan, akuntabel, dan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu membawa perubahan positif di seluruh desa yang terlibat. (*)