Menteri Keuangan: Kejaksaan RI Tunjukkan Komitmen dalam Pemulihan Ekonomi dan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, memuji peran strategis Kejaksaan RI dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang berlangsung pada 14–16 Januari di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. 

Dengan tema “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern”, Rakernas tahun ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan komitmen reformasi Kejaksaan.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyoroti pencapaian signifikan dalam upaya penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Dari target Rp 110 triliun, nilai pemulihan yang telah dicapai mencapai Rp 41 triliun. Ini adalah bukti nyata kolaborasi erat antara Kejaksaan RI dan berbagai instansi lainnya,” ungkapnya.

Menteri Keuangan juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Kejaksaan dalam berbagai inisiatif, seperti Satgas Covid, Satgas Sawit, peningkatan pengawasan bea cukai, serta pengawasan aset negara. Kolaborasi ini, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum.

Transformasi Menuju Sistem Peradilan Modern

Kejaksaan RI kini tengah menjalani transformasi menuju sistem peradilan tunggal (Single Prosecution System), yang bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara yang lebih efisien dan akurat. Sistem ini mengintegrasikan semua tahapan hukum, mulai dari penyidikan hingga eksekusi, melalui koneksi data elektronik yang terpusat. Langkah ini diharapkan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan Indonesia.

Komitmen Kejaksaan dalam Mendukung Agenda Nasional

Rakernas ini juga menjadi ajang untuk menegaskan peran Kejaksaan RI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Selain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kejaksaan menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi, pengawasan aset, dan pemulihan aset negara. Sinergi antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan diperkuat melalui Nota Kesepahaman dan kerja sama strategis di berbagai bidang.

“Rakernas ini membuktikan komitmen Kejaksaan RI untuk menjadi institusi yang modern, berkeadilan, dan akuntabel. Kejaksaan telah memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,” ujar Sri Mulyani.

Rakernas Kejaksaan RI 2025 menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendorong transformasi hukum yang berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan nasional. (*)